Skip to content

Free, Prior and Informed Consent

September 8, 2011

Free, Prior and Informed Consent disingkat FPIC  dan di Indonesia kan secara bebas menjadi Persetujuan Tanpa Paksaan Sebelum Kegiatan atau Tindakan atau Operasi Dijalankan. Prosedur FPIC ini mulai diusulkan ketika banyak terjadi hak-hak penguasaan  dan pengelolaan sebuah wilayah atau lahan dari masyarakat lokal tidak diakui dan dilanggar. Tidak diakui dan dilanggar oleh pihak luar yang datang belakangan demi kepentingan pembangunan (kemajuan), seperti pembukaan tambang, perkebunan, bendungan dan infrastruktur lainnya. Nah, diharapkan dengan adanya gagasan melakukan prosedur FPIC ini hak-hak masyarakat lokal dapat lebih dihargai dan kasus-kasus penyerobotan (land grabbing) tidak terjadi lagi. Dihargai dalam arti bahwa masyarakat lokal juga adalah manusia yang berhak untuk menentukan pilihan hidup terbaik-nya.

Saat ini lembaga-lembaga sertifikasi internasional untuk produk tambang, hutan dan perkebunan, antara lain seperti emas, batubara, kayu/log, HTI, carbon credit  dan sawit  telah mensyaratkan setiap perusahaan untuk melakukan prosedur FPIC ini. Jika perusahaan-perusahaan ini merasa penting dan perlu mendapatkan sertifikat dari lembaga internasional tersebut, mereka harus melakukan prosedur FPIC.  Jelas sekali bahwa kepentingan mereka adalah mendapat pengakuan dari pasar, sehingga produk mereka layak diterima dan dibeli. Tetapi dari sudut pandang aktivis kemanusian dan lingkungan, prosedur FPIC adalah bukan perkara stempel untuk jual-beli produk atau pengakuan pasar saja. Menurut mereka (dugaan saya saja) ini perkara menghargai hak asasi sesama manusia, hak dasar untuk hidup. Jadi ada tuntutan pasar atau tidak, FPIC tetap harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan maka perusahaan, pemerintah atau pihak luar lainnya dapat dianggap telah Malpraktek.  Ada peluang untuk dipersalahkan dan dituntut. begitulah kira-kira pikiran saya.

Bagaimana prosedur FPIC dijalankan?. Saya ingin menjelaskan dengan mengambil analogi praktek dokter bedah. Bedah apa saja. mudah-mudahan analogi ini membantu walaupun belum tentu tepat betul. Begini, jika kita, atau keluarga kita ada yang mengalami musibah dan harus dibedah karena penyakit tertentu. Pihak rumah sakit atau Dokter (dapat dianggap pihak luar) tentu harus datang kepada kita  terlebih dahulu untuk meminta persetujuan sebelum melakukan operasi pembedahan. Biasanya disediakan surat pernyataan oleh pihak rumah sakit/dokter untuk kita beri tanda tangan sebagai tanda persetujuan. Nah, disini proses menariknya, sebagian dari kita ada yang langsung memberikan persetujuan. Kasih tanda tangan dan operasi jalan. Andai, ini andaikata  kita sudah mengerti resikonya bahwa kemungkinan gagal dan berhasil  atau bahkan kita mengerti dampak akibat operasi bedah itu, langsung tanda tangan adalah hal yang wajar saja. Masalahnya adalah bagaimana kalau kita tidak tahu resiko yang akan terjadi, berapa kemungkinan berhasil atau gagal? bagaimana dampak setelah dilakukan operasi bedah ini? apakah ada kompesasi atau ganti rugi dari pihak rumah sakit jika ternyata gagal operasinya?. Nah, kita (masyarakat lokal) harus mau dan mampu bertanya minimal sejauh pertanyaan di atas, syukur-syukur lebih dalam lagi pertanyaan-nya. Kalau kita merasa kurang yakin, kita punya hak untuk tidak memberi persetujuan tersebut. Dan Dokter tidak bisa (tida boleh) menjalankan operasi bedah ini. Kita memiliki hak untuk  bertanya ke dokter lain sebelum memberikan persetujuan (dalam konteks masyarakat lokal dengan pihak luar, masyarakat lokal boleh minta bantuan pendapat ahli  yang dipilih sendiri). ini perlu dilakukan karena faktanya memang ada kesenjangan informasi. Asimetris penguasaan informasi terhadap penyakit, kegiatan operasi, resiko dan dampaknya. Setelah kita merasa sangat yakin dengan informasi yang kita miliki kemudian kita bisa datang kepada dokter tersebut untuk memberikan persetujuan, baik dengan syarat atau tanpa syarat. Dengan syarat misalnya dijahit pakai benang ini, jarumnya suntiknya harus bersih dan baru bukan bekas, dibiusnya jangan banyak-banyak dan penawaran lain lagi. Nah, begitu sepakat dengan penawaran dari kita, dokter bisa memulai operasi bedah itu. kita sendiri tenang karena sudah tahu resikonya dan cara antisipasi resiko tersebut.

Mudah-mudahan analogi di atas dapat sedikit membantu bagaimana prosedur FPIC itu dijalankan. Intinya kedua belah pihak dokter – pasien atau pihak luar dan masyarakat lokal harus sama-sama jujur, berdiri sama tinggi duduk sama rendah. equal. begitu kata para pelaku dan pemerhati sosial masyarakat.

Menurut pendapat beberapa pakar hal yang perlu dilakukan pada prosedur FPIC ini sebaiknya :          1)  Masyarakat dapat mengorganisir sendiri atau bisa meminta bantuan pihak ketiga dalam hal ini mungkin LSM atau lembaga lain yang dianggap mampu dan dipercaya oleh masyarakat.                      2) Memilih wakil-wakilnya untuk melakukan prosedur FPIC ini. sebaiknya wakil-wakil ini memang sudah teruji dapat dipercaya dan terbukti tidak pernah mengambil untung atas nama masyarakat lokal.                                                                                                                                                                              3) Para wakil masyarakat ini secara mandiri atau dibantu oleh pihak ketiga dapat mengisi kesenjangan informasi yang dimiliki. Sampai semua jelas, semua pertanyaan dan kekhawatiran dapat terjawab atau setidaknya ada usulan solusi/penawaran bagi pihak luar jika hendak disetujui.                                                                                                                                                                       4) Mengundang pihak luar yang berencana melakukan kegiatan di wilayah-nya untuk berdialog, memaparkan kegiatan-nya secara jelas, tuntas dan transparan.                                                                    5) Berdasarkan informasi tersebut, ambil keputusan apakah disetujui atau tidak. Disetujui dengan persyaratan ini dan itu. Semuanya berpulang kepada perwakilan masyarakat lagi. Ada baiknya perwakilan ini melakukan konsultasi kembali dengan masyarakat lokal yang diwakilinya sebelum melakukan persetujuan dengan pihak luar.

Dengan prosedur di atas diharapkan gagasan dan inisiatif ada pada masyarakat lokal. Tetapi perlu di-ingat bahwa pihak luar tidak pernah menunggu, mereka akan datang kapan saja tanpa pernah terduga. ini fakta lapangan.

2 Comments leave one →
  1. September 9, 2011 10:10 am

    Sudut pandang yang mungkin perlu ditambahkan dalam ulasan di atas yaitu isu kepemilikan atau klaim kepemilikan. Proses FPIC menjadi “ribet” saat kepemilikan (lahan) tidak berada dalam suara yang sama. Klaim kepemilikan dari masing-masing aktor yang terkait langsung/tidak langsung terhadap suatu “operasi” yang akan dijalankan di suatu wilayah. Aktor-aktor tersebut antara lain pemerintah pusat, pemda, pengembang proyek, warga (kolektif) atau individu. Tanpa adanya penyamaan siapa menguasai apa dan konsekuensi hak dan kewajiban dari penguasaan suatu wilayah maka akan sulit mencapai tujuan dari FPIC. Bila menggunakan analogi di atas orang yang akan dioperasi, tubuh itu milik siapa?
    Mungkin itu sedikit pandangan saya.

    • October 2, 2011 1:43 am

      Halo Mat, memang urusan siapa menguasai apa membuat proses FPIC tidak berjalan mudah. Dalam analog di atas, intinya adalah proses-nya, dimana harus ada persetujuan dahulu. Tentu penguasa tubuh adalah orang yang akan di operasi, tetapi kalau dia sudah memberikan kuasa ke Istri, anak atau suaminya maka kuasa akan berpindah kan. dan bila pemilik kuasa utama tidak berdaya atau mati, maka ahli waris secara hukum tentunya yang akan ambil alih. thanks

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: